Sikap Politik KPO PRP Terhadap Rezim Jokowi-JK

Sikap Politik KPO PRP Terhadap Rezim Jokowi-JK

Terpilihnya presiden baru hasil pemilu 2014 terbukti tidak membuat rakyat pekerja dapat bernapas lebih lega. Bukan karena Jokowi yang menang, tapi jika Prabowo sekalipun, belum ada yang akan berubah sebelum ada yang berubah dari program dan kebijakan negara. Dari awal, ketika partai-partai politik yang ada bertarung satu sama lain dalam Pemilu legislatif, sudah dapat diperkirakan jika partai dan elit-elit politik yang memimpin negara ini tidak ada yang datang untuk menyelesaikan masalah rakyat. Mereka justru datang membawa masalah itu sendiri. Sehingga karenanya, mereka juga tidak akan mampu menyelesaikan masalah pokok rakyat pekerja Indonesia.

Belum genap 100 hari, pemerintahan baru Jokowi-JK yang menjual Trisakti dan Nawacita telah menunjukkan jati dirinya dengan menaikkan harga BBM, serta meliberalisasinya ke pasar bebas. Para elit pesaing pemerintah yang mendominasi DPR juga menunjukkan jati dirinya dengan berlipat tangan. DPR dan Presiden juga kompak diam ketika banyak kekerasan terjadi kepada rakyat pekerja di berbagai daerah, baik dalam aksi-aksi menuntut kesejahteraan maupun dalam kasus teror penembakan yang terjadi di Papua. Demikian ketika dugaan korupsi sedang ditujukan pada calon Kapolri yang baru, Presiden dan DPR terlihat sama diamnya merespon kriminalisasi KPK oleh Polri dan terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Jokowi bahkan harus berpelukan kembali dengan Prabowo untuk menipiskan perbedaan diantara mereka untuk memerintah rakyat pekerja. Dan hasilnya, Freeport yang dapat menjadi sumber pendapatan nasional justru kembali diperpanjang kontraknya oleh pemerintah.

Disaat yang sama, Rancangan Undang-Undang baru yang diajukan pemerintah maupun DPR mulai akan digodok. Didalamnya terdapat banyak Undang-Undang yang akan menjadi pertaruhan bagi masa depan kesejahteraan rakyat pekerja, salah satunya adalah UU Ketenagakerjaan yang akan direvisi. Selain itu, BPJS maupun ‘kartu-kartu sakti’ yang digadang-gadang akan menyelesaikan masalah kesehatan dan pendidikan rakyat juga masih tumpul dalam mengatasi kesejahteraan secara menyeluruh. Singkatnya, Pemilu 2014 telah sekali lagi memperjelas pada rakyat perbedaan antara komitmen dengan keahlian menipu para elit politik pro modal.

Kenyataan diatas semakin membuktikan bahwa elit-elit politik pro modal memang menggunakan partai politiknya semata-mata bagi kekayaan pribadi maupun golongan mereka dan demi kelancaran penindasan modal mereka terhadap rakyat pekerja.

Kawan-kawan seperjuangan,

Masalah rakyat pekerja sangatlah banyak dan beragam. Sistem kerja yang tidak layak, mahalnya harga barang-barang kebutuhan, ketiadaan jaminan pensiun, ketiadaan rumah yang layak, hambatan berorganisasi dan berekspresi, kekerasan terhadap perempuan, masalah kesehatan, pendidikan, masalah lingkungan, dan juga korupsi yang dilakukan elit serta penularannya pada rakyat pekerja. Tentu kita akan berjuang bersama untuk semua masalah itu. Namun, dari keberagaman tersebut, masalah pokok rakyat pekerja tetap bersumber dari sistem yang menempatkan rakyat pekerja sebagai lapisan kelas yang terus menerus dieksploitasi bagi kepentingan akumulasi modal dan bagi keberadaan orang-orang kaya (baca: kapitalis).

Tidak sulit untuk menemukan kualitas kemiskinan di Indonesia, walaupun pemerintah belum merubah standar kemiskinan yang sangat rendah untuk menurunkan angka kemiskinan di atas kertas. Namun kita tahu, derita rakyat pekerja tidaklah dapat diukur dari angka-angka yang dirumuskan para penindasnya.

Kawan-kawan seperjuangan,

Pasca Pemilu 2014 Indonesia sedang menapaki babak baru, yakni suatu babak oligarki baru yang disusun berlandaskan kerjasama (pragmatis) elit politik dan ilusi yang baru diantara rakyat pekerja. Dengan beragamnya masalah, setiap janji, program, sampai tingkah laku elit politik pro modal sangat mungkin dianggap sebagai ‘alternatif’ bahkan jalan keluar bagi rakyat pekerja. Namun program dan janji pada akhirnya harus dikonfirmasi dalam tugasnya membebaskan dan mensejahterakan rakyat pekerja. Itulah yang mustahil digenapi para elit politik pro modal.

Ketidakmungkinan para elit politik pro modal menyelesaikan masalah rakyat bukan hanya karena program politiknya yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat pekerja, namun juga karena karakter yang dikandung kepentingan mereka sebagai pemodal yang mengharuskan dirinya meminggirkan kepentingan rakyat pekerja bagi akumulasi modal.

Kedepan, konsolidasi elit politik pro modal untuk memerintah dalam situasi krisis dan menuju krisis, akan lebih menipiskan perbedaan politik antara siapapun elit pro modal. Itu berarti juga semakin memperjelas perbedaan rakyat pekerja dengan elit-elit politik yang melanggengkan ketidakadilan sosial dan mempertahankan akumulasi modal mereka.

Kawan-kawan seperjuangan,

Rakyat pekerja pada situasi sekarang ini sangat membutuhkan suatu politik alternatif. Gerakan buruh yang sempat menunjukkan kekuatannya semakin dibutuhkan muncul sebagai pemimpin dari gerakan secara keseluruhan, lalu masuk dalam panggung politik kelas. Jika selama ini politik hanyalah tempat bagi transaksi kepentingan para elit, itu hanya karena rakyat pekerja sama sekali tidak diberi ruang dalam politik selain sebagai figuran mengiringi transaksi elit-elit politik pro-modal. Padahal, politik adalah tempat dimana kepentingan suatu kelas dipertarungkan melalui negara.

Dengan demikian, kesimpulan rakyat pekerja sadar kelas haruslah berjuang demi mencapai suatu kekuasaan politik kelas-kelas yang tertindas. Hanya dengan kekuasaan yang berada ditangan rakyat pekerja lah seluruh kebijakan yang menguntungkan rakyat pekerja dapat terlaksana dengan nyata. Sehingga, tidak ada jalan lain bagi rakyat pekerja selain melangkah masuk kedalam politik kelas.

Namun untuk memenuhi tugas-tugas politik kelas, rakyat pekerja sadar kelas butuh menerangi langkahnya untuk mencapai pembebasan yang sejati. Tanpa program, politik kelas akan sangat mudah terjatuh kedalam oportunisme ‘yang penting berkuasa’ dikalangan rakyat pekerja sendiri, akibat pengaruh politik pro modal. Sistem yang dikuasai para pemodal telah ikut menulari rakyat pekerja pada kepentingan-kepentingan (pragmatis) yang terkontaminasi oleh kepentingan elit pemodal. Sehingga, program adalah pemandu bagi perjuangan politik yang harus terus-menerus dikabarkan kepada rakyat pekerja sebagai jalan keluarnya.

Kawan-kawan seperjuangan,

Kami dari Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) sadar, bahwa tidak ada program yang mujarab seperti halnya obat, jika itu tidak diperjuangkan secara gigih dalam berbagai lapangan perjuangan politik yang ada. Maka, tugas melahirkan program adalah juga tugas memperjuangkannya secara terorganisir dalam metode-metode perjuangan yang melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat pekerja. Di titik itu setiap program harus bertransformasi menjadi simpul-simpul politik yang aktif dari rakyat pekerja, yang menjadi energi untuk menggalang partisipasi bukan melalui figur/tokoh semata, melainkan melalui persetujuan terhadap arah perubahan yang akan ditempuh.

Dalam rangka itu, kami hendak merangkum program-program politik kelas kedalam program pokok yang kami sebut sebagai Panca Juang Rakyat Pekerja. Melalui program ini, setidaknya dapat dicapai jalan yang paling lurus menuju pembebasan rakyat pekerja.

1. Pemerataan distribusi kekayaan nasional
Kekayaan nasional yang setidaknya tercermin dari anggaran negara, pendapatan perkapita, dan sumber kekayaan alam yang dikelola oleh swasta dan asing telah mempertegas jika angka kemiskinan yang tinggi sangat tidak pantas didapatkan rakyat Indonesia. Dengan pendapatan perkapita yang berkisar 4 juta/bulan, rakyat Indonesia seharusnya juga memperoleh pendapatan yang tidak jauh dari ukuran rata-rata itu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Distribusi kekayaan sekurang-kurangnya dilakukan melalui pemberlakuan pajak progresif di satu sisi, dan pemaksimalan subsidi bagi rakyat di sisi lain. Subsidi bagi rakyat pekerja harus semakin diperbesar, sampai pada menjamin diberlakukannya pendidikan dan kesehatan yang gratis dan layak, pengadaan perumahan yang layak, pangan yang murah, serta energi yang murah bagi rakyat.

2. Pembangunan industri nasional yang mandiri dan kerakyatan dari hulu sampai ke hilir

Beriringan dengan pemerataan distribusi kekayaan nasional, maka kekuatan produktif masyarakat juga harus dibangun untuk menjamin tersedianya seluruh barang-barang kebutuhan rakyat sekaligus pembukaan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat, melalui pembangunan industri nasional. Lewat pembangunan industri nasional, tiap-tiap industri harus dikembangkan kapasitas dan kemandiriannya dari impor barang-barang teknologi dan barang jadi yang hari ini masih dipasok dan dimonopoli oleh negara-negara maju (imperialis). Industri nasional sekaligus harus menghindar dari ekspor bahan-bahan mentah dengan cara mengolah sendiri bahan-bahan mentah tersebut dan melengkapi infrastruktur industrinya dari hulu ke hilir, dari barang mentah ke barang jadi. Dengan catatan, industrialisasi tersebut harus pula memasukkan faktor pembangunan alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Nasionalisasi aset-aset vital dibawah kontrol rakyat
Sebagai dasar awal sekaligus sebagai sumber pembiayaan industri nasional diatas, maka aset-aset vital nasional yang masih dikuasai dan dikelola swasta maupun asing harus dinasionalisasi. Namun nasionalisasi ini harus pula berada dibawah kontrol rakyat untuk menjamin penggunaannya bagi subsidi rakyat dan bagi pembiayaan industri nasional.

4. Penghapusan dan penolakan hutang luar negeri
Untuk menambah suksesnya pemerataan distribusi kekayaan nasional sekaligus bagi pembiayaan industri nasional, maka hutang luar negeri yang selama ini memakan sekitar sepertiga anggaran negara harus dihapus dengan berbagai cara, langsung maupun bertahap. Demikian pembangunan yang berdasar pada hutang yang menyebabkan ketergantungan keuangan nasional pada negara-negara maju (imperialis) tidak boleh lagi diperkenankan.

5. Pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya dan penyitaan harta koruptor
Korupsi menjadi salah satu faktor yang memperparah kemiskinan. Walaupun, pada hakikatnya korupsi terjadi dalam sistem yang memisahkan segelintir elit yang memiliki modal dan kewenangan di satu sisi, dengan rakyat pekerja yang tidak memiliki kontrol terhadap kekayaan dan kewenangan pemerintah di sisi yang lain. Sehingga menghukum seberat apapun tanpa menyelesaikan persoalan kontrol terhadap segala kewenangan elit, adalah mustahil untuk menghapus korupsi. Maka untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, batas antara elit dengan rakyat pekerja terlebih dahulu harus didobrak melalui kontrol-kontrol langsung rakyat terhadap aparatur negara. Melalui kontrol rakyat tersebut, hukuman berat bagi para koruptor baru akan berguna dijalankan sambil menyita harta-harta koruptor untuk kepentingan rakyat pekerja.

Disamping program pemandu perjuangan politik kelas diatas, rakyat pekerja harus terus berjuang dalam masalah-masalah hari ini yang mendesak. Segala tuntutan yang menyangkut aspek-aspek perbaikan nasib rakyat pekerja maupun dalam aspek demokrasi berorganisasi, berekspresi dan berpolitik, harus dijunjung tinggi bagi peningkatan daya juang rakyat dan bagi langkah-langkah pembangunan kekuatan politik rakyat pekerja.

Dalam hal ini, kaum buruh dan pemuda kota harus mendesakkan kebijakan untuk mendapatkan pekerjaan dan sistem kerja yang layak, upah yang layak, serta jaminan pensiun yang layak. Kaum tani dan pemuda desa harus pula mendesak penguasaan atas tanah dan sarana produksi lain bagi kemajuan pertanian dan bagi kesejahteraan kaum tani itu sendiri. Kaum nelayan juga harus berjuang bagi pengadaan kapal, daerah tangkap ikan, serta sarana produksi lain yang mensejahterakan kaum nelayan. Demikian juga pelajar dan mahasiswa harus menuntut untuk diadakannya sarana-sarana pendidikan yang gratis dan berkualitas. Setiap rakyat pekerja juga perlu menuntut dijalankannya pengadaan perumahan yang layak dan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Dari kesemua tuntutan inilah nyawa perjuangan rakyat pekerja akan semakin terakumulasi dengan pasti.

Kawan-kawan seperjuangan,

Senyatanya kita hidup dalam kapitalisme yang hari ini sedang menua dan bangkrut. Pada akhirnya, tidak akan ada jalan keluar bagi kesejahteraan dan kemerdekaan sejati rakyat tanpa merombak seluruh tatanan kapitalisme yang ada bagi kemajuan manusia secara keseluruhan. Sekarang, saatnya berderap maju menuju sistem yang berkeadilan dan berkemanusiaan: Sosialisme. Jalan manapun yang dipilih rakyat pekerja selain jalan membentuk partai politiknya sendiri lalu keluar dari cengkraman kapitalisme, akan merupakan suatu pengabaian atas tugas-tugas perjuangan kelas di masa sekarang, yang selanjutnya akan juga berarti kemunduran panjang bagi perjuangan rakyat pekerja.

Akhir kata, aksi nasional KPO-PRP kali ini hanyalah sebagian dari bentuk keyakinan kami atas masa depan perjuangan rakyat pekerja, dan metode kami untuk menyuarakan dengan lantang jalan keluar yang dinantikan rakyat pekerja dari para pelopornya.

Jayalah Perjuangan Rakyat Pekerja!

Share on Google Plus

About Redaksi

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.